STOP PRESS...!!! STOP PRESS...!!! REKRUITMEN ANGGOTA TNI-POLRI TIDAK DIPUNGUT BIAYA...

KEBUMEN- (5/10/2016) Berita duka menyelimuti keluarga besar Polres Kebumen. Pada hari Rabu (5/10), bertepatan dengan hari jadi TNI ke-71, sekira pukul 11.00 WIB diketahui telah meninggal dunia, Ipda Nyariman, Kapolsek Karangsambung, Kebumen.

Ipda Nyariman menghembuskan nafas terakhir dengan cara bunuh diri di ruang kerjanya, Poksek Karangsambung, Kebumen. Diduga, yang menjadi penyebab yang bersangkutan nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tragis adalah persoalan keungan.

Ipda Nyariman diketahui terlibat permasalahan keuangan dengan sesama anggota polri, Aiptu Sudiman, anggota Polsek Buayan, Kebumen. Menurut Aiptu Sudiman, Ipda Nyariman bersedia menjadi fasilitator dan menjanjikan bisa membantu melancarkan putranya yang hendak mendaftar menjadi anggota polri melalui Secaba Polri.

Aiptu Sudiman telah menyerahkan uang sejumlah Rp 250jt kepada Ipda Nyariman, untuk biaya pengurusan putranya. Namun ternyata putranya gagal masuk Secaba Polri, maka Aiptu Sudiman minta uang kembali dan Ipda Nyariman berjanji akan mengembalikan.

Terkait permasalahan tersebut sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan mediator Kapolres Kebumen, AKBP Alpen, disaksikan beberapa PJU (Pejabat Utama) di Polres Kebumen. Namun dalam perkembangannya tiba-tiba Kapolsek Karangsambung mengambil jalan pintas dengan masuk ruang kantornya dan ketika lama tidak keluar dan diketuk-ketuk tidak keluar, setelah di cek ternyata sudah gantung diri.

Peristiwa ini menjadi pelajaran buat masyarakat Indonesia, khususnya Kebumen, bahwa rekruitmen anggota polri _termasuk TNI _ tidak dipungut biaya. Jajaran pimpinan TNI-POLRI, dalam banyak kesempatan sudah mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya kepada oknum yang mengaku-ngaku dapat memasukkan putra-putrinya menjadi anggota TNI-POLRI dengan syarat sejumlah uang.

Ini juga peringatan keras kepada oknum masyarakat maupun anggota TNI-POLRI, bahwa siapapun yang terlibat kecurangan dalam proses rekrutmen anggota akan ditindak tegas, tindakan ini masuk kategori penipuan.

Kapolri, Jenderal Polisi HM Tito Karnavian, MA, PhD, dalam program 100 harinya menekankan semboyan PROMOTER (profesional, modern, terpercaya). Hal ini dimulai dari proses rekrutmen anggota yang _fair_, transparan dan akuntabel. Jika memang ada calon anggota yang memenuhi syarat dan lulus semua proses seleksi, maka dia berhak menjadi anggota meski tanpa uang sepeser pun. Sebaliknya, jika ada calon siswa yang tidak memenuhi persyaratan menjadi anggota polri, meski dia anak seorang jenderal atau presiden sekalipun, maka dia tidak bisa diloloskan. Apalagi dengan menyogok sejumlah uang.

Proses seleksi anggota TNI-POLRI saat ini diawasi secara ketat oleh lembaga dan institusi yang independen. KPK, Kejaksaan dan jajaran intelejen ikut dilibatkan dalam pengawasan proses seleksi anggota TNI-POLRI. Hal ini untuk menghasilkan aparat penegak hukum dan penjaga negara yang amanah dan berkualitas.

Sekali lagi, peristiwa tragis ini adalah pelajaran buat kita semua masyarakat Indonesia. Jangan coba-coba mengambil jalan pintas untuk meraih sesuatu. Jika putra-putri Anda ingin menjadi anggota TNI-POLRI, persiapkan diri dengan baik. Kemampuan akademiknya, kondisi fisik dan kesehatannya. Jauhkan dari narkoba, miras dan pergaulan bebas.

#Dirgahayu TNI ke 71.
#Jayalah TNI-POLRI.

Salam PROMOTER
Arief Yuswandono (Bharindo News / MASPOLIN).

https://mobile.facebook.com/groups/1818651978371435?message_id=1824619927774640&ref=opera_speed_dial_freefb&_rdr

Instruksi Kapolri kepada Peserta Sespimti Polri Dikreg ke-25 T.A. 2016

Risalah Ceramah Bapak Kapolri kepada peserta Sespimti polri dikreg Ke 25 T.A. 2016 dan Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke 56 T.A. 2016

------------------

1. Pada saat saya menjabat ada serangkaian kebijakan yang dibuat, ada tim yang dibuat untuk bagaimana menguidence  membuat arah tujuan polri kedepan paling tidak 5 tahun ke depan siapapun pemimpinnya dan kebetulan saya diberikan amanah saat ini untuk memimpin kapal besar yang bernama polri.

2. Pak riko juga ikut  tim, bahkan beliau  yang membuat slogannya Promoter, kemudian Ada comander wish dalam paket kebijakan itu, ada comander wish yaitu harapan sekaligus comander instruction, instruksi dari pimpinan yang kemudian diterjemahkan ke dalam 10 aksi prioritas dan 1 quick wins yang terdiri dari 8 item plus 61 program.

3. Promoter ini kalau kita belajar dari ilmu hukum teori bangunan bertingkat ada tingkatan2 aturan hukum dari atas sampai dgn tingkatan ke bawah, Pancasila ada pada posisi puncak kemudian dibawahnya ada UUD 1945 dibawahnya lagi ada UU setelah itu ada PP dst sampai ke Perda. Ini teori sistem bangunan bertingkat pada sistem hukum kita.

4. Kemudian analogi dengan teori bangunan bertingkat itu, kebijakan yang kami buat dengan tim utk menajdi guidence arah kebijakan polri, pembangunan polri kedepan, Pancasilanya itulah yang disebut dengan Promoter. kemudian UUD 45nya yang merupakan bagian inti dari UUD 45 adalah pembukaan analogi dari itu adalah comander wish.

5. Dan kemudian pembukaan dijabarkan lagi dalam pasal pasal saya analogikan dengan 10 aksi prioritas dan 1 quick wins yang terdiri dari 8 item.

6. Kemudian UUD 45 yang berisi pasal pasal itu diterjemahkan lagi menjadi UU yang dalam hal ini saya analogikan dengan 61 program prioritas.

7. Saat ini kita memasuki era demokrasi, saya ingin bertanya pada saat orde baru kita memasuki masa demokrasi atau tidak?

8. Public trust is the matter nowadays, kepercayaan menjadi kunci saat ini. Semua unsur TNI Polri harus melayani masyarakat karena kekuasan berada di tangan rakyat.

9. Kenapa demokrasi terjadi di indonesia tahun 1998?
10. Pers kita lebih berani saat ini, tidak dapat pers dibredel saat ini apabila media resmi dibredel maka akan kena UU Pers.

11. Demokrasi terjadi di indonesia bukan hanya sekedar faktor ekonomi, ekonomi hanya sebagai trigger.

12. Ada hal yg sangat penting yang menyebabkan terjadinya perubahan transisi politik yaitu selesainya perang dingin antara blok barat dan blok timur.

13. Di satu sisi blok timur dipimpin oleh rusia dan china dengan ideologi komunisnya menjadi tumbang dan kalah dengan prcahnya soviet menjadi negara negara kecil.

14. Apa bedanya demokrasi liberal dengan komunis. Point sangat penting sekali utk membuka wawasan kita dimana kita sekarang.

15. Hak kepentinan individual lebih penting daripada hak kepentingan publik.

16. Ideologi komunis berasal dari komun yang berarti komunal atau kumpulan jadi kepentingan komun kepentingan bersama menjadi lebih penting dibanding kepentingan individu.

17. Dalam hal ini komunisme intervensi negara sangat tinggi, di ideologi liberal intervensi negara menjadi sangat minimum oleh karena itulah dikenal dengan kapitalisme dimana market harga ditentukan oleh pasar.

18. Yang digaris bawahi saat ini adalah ideologi komunisme dan ideologi liberal bertanding selama 45 tahun dimenangkan oleh demokrasi liberal dengan berakhirnya perang dingin dengan ditandai kekalahannya blok timur yaitu runtuhnya uni soviet dan terjadinya balkanisasi dengan pecahnya yugoslavia.

19. Politik internasional / dunia adalah anarki, anarki yang dimaksud  adalah terjadinya kekacauan karena tidak ada otoritas yang mengatur.

20. Adanya kekacauan karena tidak ada otoritas yang mengatur itu dampaknya adalah terjadinya aksi kekerasan, anarki tidak hanya berarti kekerasan.

21. Otoritas yang ada adalah national state atau negara bangsa yang memiliki otoritas seperti presiden perdana menteri dll.

22. Dunia ini tidak memiliki otoritas tunggal yang memaksa seluruh warga dunia harus mengikuti aturan tersebut.

23. Karena dia anarki maka berlaku hukum rimba siapa yang paling kuat dia akan berkuasa utk berebut memegang hegemoni.

24. Saat ini pemegang hegemoni adalah ideologi paham demokrasi liberal yang mana mereka survive agar paham tersebut diterima oleh seluruh warga dunia.

25. Samirl hatington dan francais fukuyama dalam bukunya yang berjudul the last of man.

26. Samuel hatigton mengatakan ketika perang ideologi selesai maka akan terjadi konflik peradaban dia mengatakan akan muncul 7 peradaban yang melawan peradaban barat.

27. Diantaranya adalah peradaban asia timur dan peradaban islam.

28. Yang kedua adalah francais fukuyama, menjadi anti dari samuel hatington. Dia tidak sependapat dengan samuel hatington yang ada adalah the end of the history. Dimana semua otokrasi akan tumbang dengan demokrasi liberal karena sudah teruji sejak revolusi perancis, negara negara yang menganut demokrasi liberal lebih maju dibanding dengan negara yang tidak menganut demokrasi liberal.

29. Semua elemen negara saat ini harus loyal kepada masyarakat publik atau dikenal dengan public trust, karena pada negara demokrasi kekuatan ada ditangan rakyat.

30. Demikian kuat kekuatan rakyat, oleh karena itu public trust is a matter. Kepercayaan publik adalah kunci.

31. Yang pertama adalah public trust dan yang kedua adalah public concern atau restu publik.

32. Dalam diskusi dialog ini kita menjawab bagaimana pentingnya kepercayaan publik di era saat ini.

33. Saat ini kita berbicara tentang testimoni freddy budiman sumir sekali, tetapi yang berbicara siapa? Yang berbicara civil society.

34. Publik lebih memilih kepada sivil society kontras dibandingkan dengan Polri.

35. Kalau sampai tidak dipercaya publik terus menerus maka akan berbahaya.

36. Terjadinya proses demokratisasi di Indonesia pada tahun 1998 lebih bangak dipengaruhi oleh berakhirnya konflik ideologi barat dan timur.

37. Tahun 98 terjadi perubahan penting dalam sistem politik di Indonesia juga bagi Polri.

38. Tuntutan masyarkat menghendaki polri dipisahkan dari Abri.

39. Tahun 2000 saat itu polri sementara berada di bawah menhankam kemudian berpisah dan berada dibawah presiden.

40. Ekspektasi masyarakat pada polri saat itu tinggi sekali utk mengawal demokrasi, maka dilakukanlah proses proses seperti ditetapkannya Tap MPR polri sebagai penanggung jawab kamtibmas.

41. Ada implikasi organisasi struktural dimana polri dilepaskan dimana polri dibuat menjadi organisasi yang lebih besar dari sebelumnya.

42. Dengan kekuatan 430 ribu Polri menjadi lembaga vertikal yang salah satu terbesar di Indonesia.

43. Anggaran polri saat ini sangat besar yaitu 70 trilyun. Hal ini membuat ekspektasi yang tinggi dari publik ini direalisasikan dengan anggaran yang tinggi jumlah personil yang banyak dll.

44. Tapi selama 16 tahun yang berjalan saat ini trend kepercayaan publik cenderung menurun, bahkan menurut salah satu survei polri menjadi salah satu lembaga paling korup.

45. Kepercayaan yang berkurang akan berimplikasi kepada berkurangnnya kewenangan polri dan merestrukturisasi organisasi polri.

46. Oleh karena itu kita yang saat ini mengemudi kendaraan besar bernama institusi polri, Inilah waktu bagi kita generasi sekarang utk merubah arah pembangunan kita jangan lagi kepada trend menurunnya kepercayaan Publik,namun meningkatkan kepercayaan publik kepada polri itulah comander wish saya.

47. Kinerja kepolisian yang kurang maksimal, pelayanan publik yang kurang simpatik, kemampuan dalam menjaga stabilitas kamtibmas kurang baik.

48. Sejumlah hal hal yang membuat kinerja kurang bagus dan budaya organisasi kurang bagus.

49. Perilaku koruptif masih rentan dan dianggap permisif, arogansi kekuasaan.

50. Pemberitaan media saat ini sangat penting, 429 ribu anggota polri berbuat baik akan tertutup oleh 1 anggota yang berbuat buruk kemudian viral dimedia.

51. Budaya permisif ini harus dikurangi dengan dibuat perkap dimana aturan harus melaporkan melalui LHKPN.

52. Kemudian pembelian barang mewah hanya 2 item saja yaitu properti dan mobil saja.

53. Saya menghimbau kepada kalemdikpol khususnya saya menitipkan agar dari pendidikan sudah diterapkan utk anti korupsi
54. Isi dengan materi korupsi termasuk juga kepada para istri untuk pengarahan tentang korupsi.

55. Saya apresiasi kepada lembaga pendidikan TNI AD akmil disana, ternyata yang ditempatkan disana selama 2 tahun kemudian mendapatkan promosi sehingga tertarik utk menjadi tenaga pendidik.

56. Jadi nanti akan kita bicarakan dengan wandiklat bagaimana dikeluarkan skep kapolri utk menjadi pendidik selama 2 tahun kemudian dipromosikan.

57. Kemudian role model, role model adalah orang yang bisa menjadi panduan karena bekerjanya yang ikhlas. Sosok seperti ini harus diberikan reward dan dibesarkan.

58. Seperti punishment kemarin saya memberikan punishment kepada dir res narkoba bali dan dir res narkoba jabar.

59. Selain itu saya juga memberikan reward seperti pada kasus bom solo saya berikan kepada provos yang menghalangi pelaku bom bunuh diri dengan menaikkan pangkat luar biasa dan tiket langsung sekolah ke setukpa.

60. Penanganan konflik sosial seperti kasus tanjung balai tanah karo dll ini berbanding lurus dengan stabilitas kamtibmas

61. Oleh karena itu kasus kerusuhan massal menjadi atensi, tolong betul2 atensi kasus kasus kontijensi konflik sosial yang akan menjadi masalah.

62. Kasus ini tidak pernah berlangsung spontan pasti melalui eskalasi eskalasi dan melalui proses.

63. Prinsip utamanaya adalah deteksi dini, bagaimana kita memperkuat deteksi dini dan bagaimana kemampuan kita mencegah dengan tahapan tahapan yang ada.

64. Kemudian saya minta agar rekan rekan membuat inovasi dalam mempermudah pelayanan publik.

65. Silahkan inisiatif masing masing utk inovasi pelayanan publik.

66. Reformasi kinerja juga agak lambat, reformasi kinerja dan kultur akan menjadi lebih cepat jika dilaksanakan reformasi SDM, SDM menjadi kunci karena stok kita banyak.

67. SDM ini kuncinya adalah mencari orang orang reformis utk duduk di jabatan strategis yang menentukan citra polri itu kuncinya, jabatan kapolda kapolres direktur dll harus diisi oleh orang reformis.
68. Kriteria orang reformis adalah orang ini dalam pikirannya tidak berfikir mencari uang semata dalam bekerja.

69. Yang reformis adalah yang ia berusaha bekerja dengan baik, memperbaiki organisasi yang dia pimpin dengan baik, dia melakukan perubahan dan kemudian dia bisa mendekat ke bawah dia dicintain dan disayangi anak buahnya, ke samping dia disayangi kawan2nya satuan TNI Pemda sayang kepadanya serta ke Atas sayang dan Respect kepadanya ditambah rajin mendatangi anggota yang dibawah juga rajin turun ke masyarakat untuk berdialog rejeki datangnya belakangan.

70. Jika orang reformis ini ditempatkan pada posisi kunci maka akan menjadi agent of change, menjadi role model maka akan terjadi percepatan perbaikan polri di bidang kinerja dan kultur.

71. Media memiliki peran 60% membangun persepsi publik terhadap institusi apapun juga termasuk polri termasuk entitas apapun juga pemerintahan, civil society dan organisasi masyarakat lainnya.

72. Polisi brengsek dimana mana membuat kesalahan terjadi dimana mana ada masalah di riau di sumut di sulses dll tapi tertutup dengan satu peristiwa tranding topic naik yang dicover terus menerus berjam jam yang dilakukan oleh media yaitu kasus penyekapan yang mana pelakunya berhasil ditangkap dan berakhir happy ending itu membuat citra image polri image publik kepada polri menjadi baik.

73. Manajemen media harus dikelola secara khusus, media saat ini ada dua yaitu media konvensional dan media sosial.

74. Media konvensional metro tv, tv one, elektronik cetak kemudian kompas majalah tempo dll memiliki dampak yang cukup luas di masyarakat tapi mereka dapat disetting dan didikte oleh 4 lapisan.

75. Satu adalah pemilik media, yang kedua adalah pemred, yang ketiga adalah koordinator lapangan/liputan, keempat adalah reporter lapangan, Keempat ini harus digreep.

76. Media sosial ini beberap tahun kedepan akan lebih besar dampaknya dibanding media konvensional dalam mempengaruhi persepsi publik.

77. Karena media konvensional ini dianggap bisa diseting, jadi sosial media ini memiliki dampak yg sangat luar biasa karena tidak memiliki pemilik media.

78. Dia hanya memiliki citizen journalist, setiap orang menjadi jurnalis sendiri.

79. Hal hal yang humanis agar dinaikkan dan hal hal yang negatif di media sosial ditekan terus sampai tertutup.

80. Saya minta kontribusi dari rekan rekan sekalian untuk meningkatkan citra polri.

81. Kontribusi ini tidak cukup hanya dengan para pimpinan, tapi justru ditentukan oleh level level yang terbawah karena mereka langsung yang bersentuhan dengan publik.

82. Saya mohon agar ditularkan pemikiran dan mindset ini kepada anggota dibawah sebanyak banyaknya.

Demikian risalah yang dapat disampaikan untuk menjadi maklum.

Peran Strategis Netizen Polri

Pentingnya Netizen Polri

Yogyakarta- (23/9/2016) Era post-modernisme ditanda dg bergesernya struktur sosial masyarakat, dimana yg paling berkuasa bukan lagi para pemilik modal, ttp para pemilik informasi.

Pemilik dan pegiat media, baik cetak, elektronik maupun media online adl penguasa sesungguhnya dunia ini. Para wartawan dan jurnalis menempati posisi yg strategis, dimana dia bisa mengendalikan opini massa. Mereka bs menjadikan yg benar mdj salah, dan sebaliknya yg salah jd benar.

Sebuah peristiwa akn smp ke ruang publik, setelah ditulis, direkam dan diunggah oleh para jurnalis. Berita (news) bisa berubah mjd opini (fiews), ketika ditulis oleh jurnalis dg sudut pandang berbeda.

Post-modernisme jg ditandai dg revolusi informasi dan komunikasi dimana, setiap org bisa mengakses informasi apapun pd saat itu jg meski di tempat yg jauh (siaran live). Ini yg disebut era digital. _World wide web_ memungkinkan setiap org mengunggah apapun dan mengakses apapun tanpa bs di filter.

Para pegiat media sosial, yg sering disebut netizen adl kelompok masyarakat baru yg aktif memanfaatkan teknologi internet berbagai dan mengakses informasi. Keberadaan televisi, radio dan koran tegeser dg hadirnya berbagai situs yg menyajikan berita dg lebih cepat, dan menampilkan hiburan dg lebih banyak pilihan.

Bagi sebuah lembaga ato institusi, keberadaan netizen sama pentingnya dg lembaga itu sendiri. Bagi sebuah produk, netizen ini bs diibaratkan spt pelanggan. Bbrapa produk yg modern mjdkan pelanggan sbg aset dg membentuk komunitas pelanggan ato pemakai produk.

Lihatlah produk2 otomotif. Rata2 mereka memelihara komunitas pelanggan nya dg membentuk club.  Bahkan, komunitas penggemar Harley Davidson keberadaan nya melebihi pabriknya sendiri.

Dalam konteks institusi polri, keberadaan netizen ini sgt penting dan vital. Hampir sama pentingnya dg institusi polri itu sendiri. Netizen yg tdk berafiliasi dg polri ato cenderung memusuhi bs mjd penyakit yg sgt berbahaya yg membuat institusi polri babak belur dan kerepotan hanya utk meladeni tingkah mereka _para netizen _.

Sdh seharusnya institusi polri menyadari hal ini dan mengelola dg baik komunitas netizen sbg bagian dr organisasi kepolisian. Netizen Polri, berfungsi melebihi fungsi humas. Mereka bertanggung jawab memantau lalu lintas berita, trend dan berita yg mjd viral di medsos.

Mereka berfungsi sbg PR, pembentuk citra dan opini bg institusi polri. Jg berfungsi melakukan conter attack thd berita2 yg menyudutkan dan merusak citra polri.

Kesimpulannya, netizen polri adl komunitas masyarakat sipil sbg bagian tak terpisahkan dr institusi polri yg mjd garda terdepan dlm menampilkan performa polri dan menghadang serangan dr luar.

(Arief Yuswandono /Bharindo News).

IWAN BULE ; Kepala Sekolah yang Menjadi Kapolda Metro Jaya

IWAN BULE ; Kepala Sekolah yang Menjadi Kapolda Metro Jaya

JAKARTA- (17/9/2016) Namanya Mochamad Iriawan, biasa dipanggil Iwan Bule. Karena sosoknya yg jangkung, berkulit putih dg hidung mancung, mirip orang bule.

Saya mengenal beliau sejak menjabat sbg Kepala Sekolah di Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto dg pangkat Kombes Pol (Komisaris Besar Polisi) pada tahun 2006. Iwan Bule, yg skr menyandang bintang dua dg pangkat Inspektur Jenderal, adalah sosok yg ramah, sederhana dan tdk segan membaur dg berbagai kalangan.

Saya pernah menjadi instruktur beladiri utk siswa2 SPN Purwokerto. Sosok Iwan Bule memiliki kesan tersendiri di kalangan instruktur dan siswa SPN Purwokerto yg sdg menempuh pendidikan kala itu.

Beliau dekat dg para siswa, bahkan tdk jarang bersama ratusan siswa SPN menikmati menu makan sederhana dg piring yg sama. Tak ayal linangan air mata bercucuran dr ratusan siswa SPN yg kala itu didominasi anak2 muda sr Papua.

Iwan Bule berhasil menanamkan kesan kpd para siswa bahwa sekolah polisi itu mengasyikan, bukan menyeramkan. Iwan Bule jg dikenal dekat dan akrab dg kalangan wartawan dan media, baik cetak maupun elektronik. Beliau biasa duduk ngopi bersama para jurnalis dan masyarakat umum sambil menikmati mendoan, makanan khas Banyumas.

Prestasi Iwan Bule, kembali tercatat ketika tanggal 31 Maret 2010 berhasil membawa pulang buronan kasus pajak, Gayus Tambunan, dr Singapura. Dg berbekal foto dan no HP, Iwan Bule dg 7 anggota timnya bergerak mencari, mengikuti dan mengatur strategi utk bs memulangkan buronan.

Keberhasilan Iwan Bule menjadi kado istimewa di hari ulang tahunnya yg tepat jatuh pd tanggal 31 Maret.

Iwan Bule menggunakan pendekatan kemanusiaan dlm mengemban amanah dan cara2 persuasif dlm menyelesaikan setiap persoalan. Ini dibuktikan ketika th 2012 beliau menjabat sbg Kapolda Nusa Tenggara Barat. Ujian terbesar Iwan Bule adl ketika bulan Oktober 2012 terjadi konflik di tiga titik di NTB, yaitu di Lombok Barat, Tengah dan Timur. Padahal sebelumnya Sumbawa jg diguncang konflik antar warga dr desa Roi dan Roka Kabupaten Bima.

Iwan Bule selalu turun ke lapangan dlm mengatasi konflik. Bahkan beliau smp membatalkan presentasi di hadapan presiden SBY demi mengamankan situasi di NTB.

Krn prestasi nya, Iwan Bule diberi kepercayaan menjabat Kapolda Jawa Barat dg pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Prestasi terbesarnya di Jabar adl mengamankan jalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika di Bandung, dimana puluhan Kepala Negara, perdana menteri dan tokoh2 penting dunia hadir.

Sebelum memegang tongkat komando Polda Metro Jaya (PMJ), Iwan Bule pernah menjabat sbg Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Saya makin intens komunikasi dan koordinasi, krn sbg penulis dan wartawan media polri yg bernaung dibawah DivKum Mabes Polri, dimana beliau adl pelindung dan pembinanya.

Kini, Kepala Sekolah itu akan memegang amanah yg pernah diemban Jenderal Tito Karnavian, yg skr menjadi Kapolri. Sebuah tanggung jawab yg ringan, krn awal tahun 2017 DKI Jakarta akn menggelar hajat politik, memilih Gubernur utk periode 2017-2022. 

Semoga saudara, abang dan senior, Irjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, SH, MM, MH mampu mengemban tugas dg amanah, membawa ibu kota aman tentram dan damai. Selamat Bertugas Jenderal..

(Arif Yuswandono / Bharindo News).

Mental Pecundang

MENTAL PECUNDANG

YOGYAKARTA- (10/9/2016) Saya ingin mengomentari stts FB saudara Kamaruddin Simanjuntak, SH, Advokat Jakarta, yg diunggah pd 19 Agustus 2016 pk 07.39, dg judul *Polisi Republik Indonesia Swasta*. Dia menceritakan ttg seorang pria yg membantu mengatur lalulintas di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tepatnya di pertigaan ganda, mendekati jembatan menanjak fly over Kemanggisan,  di Jalan Arjuna Utara.

Sbg konsultan dan wartawan, sy mengapresiasi tulisan tsb. Namun nampak sekali bahwa sdr Kamaruddin Simanjuntak, SH tdk fair dan tdk obyektif dlm mengulas sosok pria pengatur lalu lintas tsb, qt sering menyebutnya "Pak Ogah". Tulisannya tendensius dan memojokkan institusi Polri.

Sbg pembanding, sy jg memiliki pengalaman pribadi ttg sosok Pak Ogah spt yg diceritakan sdr Kamaruddin Simanjuntak. Sy tinggal di kawasan Depok. Utk smp ke kantor di bilangan Tebet, seringkali sy melewati sepanjang Jalan Juanda, Margonda, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Kalibata, Pancoran hgg Tebet. Di sepanjang jalan tsb ada bbrapa gang dan celah trotoar di tengah jalan utk putar arah yg dijaga satu dua Pak Ogah.

Keberadaan para Pak Ogah ini memang membantu, tp kadang mereka terasa curang dan arogan dg lebih mengutamakan pengendara yg belok ato putar arah dr pd pengendara yg ambil jalan lurus, dipastikan krn tips yg diterima.

Dr sekian banyak Pak Ogah yg ada di kawasan Jabodetabek, brp yg tulus sungguh2 membantu, dan brp yg krn motif ekonomi? Bahkan di bbrp tempat, kumpulan Pak Ogah ini diorganisir oleh para mafia ato preman setempat yg menguasai titik2 tertentu, dan pembagian kerjanya model sift.

Aparat kepolisian bukannya tdk tau soal keberadaan mereka. Dg alasan keterbatasan personil polantas dan faktor penghidupan, maka keberadaan para Pak Ogah tsb sengaja dibiarkan. Bahkan di bbrp tempat dibina dan dikontrol, mereka biasa disebut Bantuan Polisi (Banpol). Nanti kalau dihilangkan sama sekali komentar masyarakat akn negatif thd polri, "Orang cari uang kug dilarang", "Mematikan sumber penghidupan masyarakat", dsb. Serba salah.

Mana yg lebih banyak? Pak Ogah yg tulus membantu pengguna jalan, ato Pak Ogah yg memanfaatkan kesempatan dlm kemacetan, spt yg sering terjadi dlm proyek perbaikan jalan dan jembatan? Satu Pak Ogah baik menutup ratusan Pak Ogah nakal yg kadang menggunakan hasil pendapatannya utk miras dan lainnya.

Sementara, mana yg lebih banyak? Polisi yg nakal dan curang dibanding polisi baik dan jujur yg bekerja sungguh2 melayani masyarakat. Brp kali Anda mengalami dan menemui polisi yg bertindak nakal? Satu polisi jahat menutup ribuan polisi baik yg bekerja dan ttp terjaga di saat masyarakat terlelap.

Kemudian soal, polisi yg istrahat di warung ato berteduh di bawah pohon. Brp menit Anda melihat mereka beristirahat dan brp menit Anda melihat mereka berpanas2an bercampur asap knalpot, mengatur lalulintas, sementara Anda nyaman adem di mobil ber-AC ?

Lalu berkaitan dg polantas yg spt ngumpet utk menjebak pelanggar lalu lintas. Brp kali Anda melihat yg spt ini? Cara tsb mungkin salah, tp seandainya Anda tertib dg surat2 kendaraan lengkap, memakai jalan dg benar apakah Anda akan ditilang? Yg takut dan merasa terjebak adl mereka yg melanggar. Orang salah masih membela diri dg menanyakan surat tugas, papan razia, form biru dsb.

Sdr Kamaruddin Simanjuntak pasti sering melancong ke luar negeri. Lihat di Malaysia, Eropa dan Amerika. Di negara2 tsb bukan lagi polantas yg sembunyi, tp CCTV yg tersembunyi yg mengawasi pengguna jalan. Setiap pelanggan akn dikenakan denda yg ditambahkan pd saat membayar pajak, ato tagihan surat tilang dianter ke rumah. Apakah masyarakat Indonesia sdh siap?

Ttg polisi yg terkesan obral surat tilang dan suka jalan damai 86 di jalan. Terus terang saja, siapa yg memulai? Bukankah kebanyakan org Indonesia suka melanggar peraturan lalulintas? Lihat saja jalur busway yg penuh spd motor dan mobil pribadi. Masyarakat qt sgt rendah kesadaran berlalu lintas nya. Ketika mereka kena tilang, reaksi pertama adl "ngeyel" dan membeli diri. Jk sdh mentok mereka menolak sidang dan menawarkan damai di tempat. Mental Pecundang...😫

Sdr Kamaruddin Simanjuntak mengkritik habis institusi kepolisian, tp lupa bercermin pd profesi nya. Mungkin benar, banyak oknum polisi yg bs disuap dan memainkan pasal. Tp siapa yg memulai? Bukankah kebanyakan pengacara yg memulai lobi ke para penyidik utk meringankan hukuman kliennya, kalo perlu membebaskan sama sekali.

Bahkan ketika kasus sdh smp di meja persidangan, ketika polisi sdh tdk bs berbuat apa2, para advokat masih giat melobi jaksa dan hakim utk memenangkan kliennya. Jujur saja, apa motif sesungguhnya para advokat. Memang masih ada advokat yg jujur dan baik, tp berapa? Bandingkan dg advokat yg memiliki prinsip "Maju Tak Gentar Membela yang Bayar". Bukankah parameter kehebatan seorang advokat adl ketika ia memenangkan perkara? Makin sering menang, makin mahal tarifnya.

Dg memanfaatkan celah kelemahan hukum materiil, seorang advokat bs membebaskan seseorang, meski benar2 tlah melakukan tindak pidana. Ketika tdk ada saksi dan barang bukti yg mencukupi, maka bebaslah terdakwa dr ancaman penjara.

Kebanyakan pengacara yg merayu dan menyuap para penyidik, tp mereka yg kemudian menjelek2an institusi kepolisian. Manis di depan, menggunting di belakang. Bukankah ini yg disebut Mental Pecundang...

Menolak suap dianggap kaku dan tdk mau kompromi, menerima suap disebut rakus dan makan uang haram. Hadehhhhh...

Akhirnya, sy mengajak seluruh anak bangsa, apapun profesi nya, baik itu anggota polisi, advokat, masyarakat, PNS, mulailah perbaiki diri sendiri, koreksi diri sblm mencaci maki, berkomitmen lah pd profesi qt, jgn saling menyalahkan dan melemahkan, setiap qt punya kontribusi yg sama utk merusak ato memperbaiki bangsa ini.

Mari bergandengan tangan, bahu membahu utk Indonesia yg lebih baik. 71 th sudah atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta membaca teks proklamasi. Sdh saatnya Indonesia mjd bangsa yg besar, maju dan bermartabat. MERDEKAAA...

#PromoterPolri
#PolriBagiNegeri
#HaloDunia
#KopiPojok

Salam Damai Indonesia Koe (Arief Yuswandono /Bharindo News).

The Power of Giving

*The Power of Giving*
Fenomena Netizen Polri

💝Ada seorang anak berumur belasan tahun bernama Clark yang pada suatu malam akan menonton sirkus bersama ayahnya.

💝Ketika tiba di loket, Clark dan Ayahnya mengantri di belakang serombongan keluarga besar yang terdiri dari Bapak, Ibu dan 8 orang anaknya.

💝Keluarga tadi terlihat bahagia malam itu dapat menonton sirkus.
Dari pembicaraan yang terdengar oleh Clark dan Ayahnya, ...Clark tahu bahwa Bapak ke-8 anak tadi telah bekerja ekstra untuk dapat mengajak anak-anaknya menonton sirkus malam itu.

💝Namun, ketika sampai di loket dan hendak membayar, wajah Bapak 8 anak tadi nampak pucat pasi.

💝Ternyata uang 40 dollar yang telah dikumpulkannya dengan susah payah, tidak cukup untuk membayar tiket untuk 2 orang dewasa dan 8 anak yang total harganya 60 dollar.

💝Pasangan suami istri itu pun saling berbisik, bagaimana harus mengatakan kepada anak2 mereka bahwa malam itu mereka "batal " nonton sirkus karena uangnya kurang.
Sementara anak2 nya tampak begitu gembira dan sudah tidak sabar untuk segera masuk ke sirkus.

💝Tiba2 Ayah Clark menyapa Bapak 8 anak tadi dan berkata:
“Maaf Pak, uang ini tadi jatuh dari saku Bapak”,
sambil menjulurkan lembaran 20 dollar dan mengedipkan sebelah matanya.

💝Bapak 8 anak tadi takjub dengan apa yang dilakukan Ayah Clark.
Dengan mata berkaca-kaca, ia menerima uang tadi dan mengucapkan terima kasih kepada Ayah Clark, dan menyatakan betapa 20 dollar tadi sangat berarti bagi keluarganya.

💝Tiket seharga 60 dollar pun terbayar dan dengan riang gembira keluarga besar itu pun segera masuk ke dalam sirkus.

💝Setelah rombongan tadi masuk, Clark dan Ayahnya segera bergegas pulang.

💝Ya, mereka batal nonton sirkus, karena uang Ayah Clark sudah diberikan kepada Bapak 8 anak tadi.

💝Malam itu, Clark merasa sangat bahagia.
Ia tidak dapat menyaksikan sirkus, tapi telah menyaksikan dua orang Ayah hebat.

💝Kebahagiaan tidak hanya diperoleh ketika menerima pemberian orang, tapi juga pada saat memberi.

💝Ayah Clark telah memberi contoh yang baik kepada anaknya untuk menolong orang dengan cara yang sangat halus dan tidak menurunkan harga diri orang yang ditolong.

🌏 Dunia ini terus berputar, ada kalanya menolong dan adakalanya juga memerlukan pertolongan dari orang.

💖Pertolongan tidak selalu dalam bentuk uang tetapi bisa dalam bentuk-bentuk yang lain yang mungkin saat ini tak terpikirkan.

💗Selama masih ada kesempatan untuk menolong sesama, marilah menolong dengan ikhlas dan tidak berharap imbalan.

Hubungan polri dan netizen layaknya dua orang ayah dlm cerita diatas, mungkin mereka tdk saling mengenal. Tp mereka punya niat yg sama, yaitu melayani dan membahagiakan anak2nya /masyarakat.

Polisi menghadapi hujatan dan cacian. Mereka jarang mndpt pujian utk pengabdian dan pengorbanan yg mereka lakukan.

Para netizen pun bukan tanpa ujian. Tdk jarang para netizen diserang dan dianggap tenaga bayaran. Tuduhan penjilat, cari muka dan lebih ekstrem disebut "anjing" aparat, kerap menghampiri.

Polisi dan netizen adl sama2 ayah utk anak-anak mereka, yakni masyarakat dan orang2 disekitarnya. Meski tdk saling kenal, bahkan tdk perlu saling kenal, namun punya hati dan pikiran yg sama. Kebahagiaan dan kepuasan anak2 tercinta, masyarakat dan rakyat Indonesia.

#PolriBagiNegeri
#PromoterPolri
#HaloDunia
#KopiPojok

Arif Yuswandono (Bharindo News).

1 Kesalahan Menutupi 9 Kebaiakan

1 Kesalahan Menutupi 9 Kebenaran

Yogyakarta- (6

/9/2016) Suatu hari pak guru menulis ini di _whiteboard_ :

9×1=7
9×2=18
9×3=27
9×4=36
9×5=45
9×6=54
9×7=63
9×8=72
9×9=81
9×10=90

Ketika pak guru telah menyelesaikan tulisannya, ia kemudian menatap para muridnya. Tak lama setelah itu mereka mulai menertawakannya. Hal itu, karena hasil perhitungan yang paling atas adalah *salah*.

Kemudian pak guru  berkata :

*_"Saya sengaja menulis  hasil perhitungan yang salah, dengan satu tujuan. Yakni, saya ingin kalian belajar sesuatu dari kejadian ini._*

*_Saya ingin kalian tahu bagaimana dunia ini memperlakukan kita. Kalian kan sudah melihat bahwa saya menuliskan hal yang benar sebanyak 9 kali. Tapi tak ada satupun dari kalian yang memberi selamat atau pujian kepada saya. Kalian malah menertawakan saya hanya untuk satu kesalahan saja."_*

Hidup ini jarang sekali mengapresiasi hal hal baik yang kita lakukan jutaan kali sekalipun.

Hidup ini justru akan mengkritisi satu saja kesalahan kecil yang kita lakukan.

*Tapi kita tak perlu berkecil hati. Teruslah melangkah.*
Jangan takut berbuat salah. Jangan risaukan apa yang akan orang lain katakan tentang kita.
Jadikan kesalahan sbg pembelajaran dan perbaikan kualitas yg lebih baik.

Sahabat Tri Brata di seluruh Indonesia, sadarilah dan mengertilah bahwa sebesar apapun kebaikan dan pengorbanan Anda, akn tertutup dg satu kesalahan yg Anda perbuat. Masyarakat menuntut *polisi tdk boleh salah*, padahal salah adl sifat manusia. Sementara polisi jg manusia yg punya rasa dan punya hati.

Ttplah semangat dan ikhlas melayani dan mengayomi, yakinlah bahwa tugas Anda suci dan mulia.

_selamat mengabdi dan melayani_ 

Semoga Allah SWT senantiasa memberi hidayah kita sehingga sukses dan berkah bisa Bertumbuh Terus.

#PromoterPolri 

#PolriBagiNegeri

Salam Kemerdekaan (Arif Yuswandono /Bharindo News)

NASKAH COMMANDER WISH KAPOLRI

(NASKAH COMMANDER WISH KAPOLRI)

 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR

ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG
PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI
DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

ASSALAMUALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.
YTH. – WAKAPOLRI
- IRWASUM POLRI
- PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI
- PARA KAPOLDA BESERTA PEJABAT UTAMA POLDA
- ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI YANG SAYA CINTAI DAN SAYA BANGGAKAN DIMANA PUN BERADA,
PADA KESEMPATAN INI MARILAH KITA BERSAMA-SAMA TIDAK HENTI-HENTINYAMEMUJI KEAGUNGAN ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA DAN MENSYUKURI SEGALA NIKMAT YANG DIKARUNIAKAN KEPADA KITA,SEHINGGA DAPAT BERTATAP MUKA DAN BERSILAHTURAHMI PADA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT SERTA DALAM SUASANA YANG PENUH KEBERKAHAN.

SEBAGAI PIMPINAN POLRI YANG BARU, SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA BAPAK WAKAPOLRI, IRWASUM POLRI, PEJABAT UTAMA, PARA SENIOR DAN SELURUH ANGGOTA POLRI YANG TELAH MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES REGENERASI KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN POLRI. SECARA KHUSUS SAYA SAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA JENDERAL POLISI DRS.TIMUR PRADOPO YANG TELAH MEMIMPIN PROSES REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA REFORMASI BIROKRASI POLRI DAN GRANDSTRATEGI POLRI 2005-2025, SEHINGGA POLRI DAPAT MEMANTAPKAN DIRINYA DALAM MENYONGSONG TUGAS-TUGAS YANG SEMAKIN KOMPLEKS, KHUSUSNYA DALAM MENYONGSONG PEMILU 2014.

PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA YANG SAYA HORMATI,

PADA UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DI KOMISI III DPR RI TANGGAL 17 OKTOBER 2013 LALU, SAYA TELAHMENYAMPAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG KEBIJAKAN “PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”. KEBIJAKAN DIMAKSUD DIARAHKAN PADA PENGUATAN FUNGSI PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN KEPADA MASYARAKATSEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI.
LATARBELAKANG PEMIKIRANSAYADILANDASIBAHWA NEGARAKESATUANREPUBLIK INDONESIA ADALAH NEGARA BESAR YANG MULTIKULTURAL, DIMANA PARA PENDIRI NEGARA (FOUNDING FATHERS) TELAH MENETAPKAN DASAR NEGARA PANCASILA DAN TATANAN KENEGARAAN DALAM KONSTITUSI UUD 1945 SEBAGAI DASAR HUKUM NEGARA YANG HARUS DIPEDOMANI OLEH SELURUH RAKYAT DENGAN MENGGUNAKAN WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI LANDASAN VISIONAL DAN KETAHANAN NASIONALSEBAGAI LANDASAN KONSEPSIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL, YAITU MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945. RUMUSAN TUJUAN NEGARA INI HENDAKNYA DIPAHAMI DAN SEHARUSNYA MENJADI LANDASAN PROGRAM KERJA SELURUH KOMPONEN BANGSA DENGAN MENGARAHKAN SEGALA DAYA UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA TERSEBUT SESUAI DENGAN PERAN, TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING, TERMASUK POLRI. UPAYA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL TERSEBUT DILAKUKAN MELALUIPROGRAM PEMBANGUNAN YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025 YANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP DAN DIJABARKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN). SALAH SATU SASARANNYA ADALAH MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR NEGARA (TERMASUK POLRI) UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DAN BERTANGGUNG JAWAB, SERTA PROFESIONAL YANG MAMPU MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL.
POLRI SEBAGAI SUB SISTEM PEMERINTAHAN, DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOKNYA HARUS MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIRUMUSKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025. UNTUK ITU, POLRI TELAH MENYUSUN RUMUSAN STRATEGI JANGKA PANJANG SEBAGAI PEDOMAN ARAH KEBIJAKAN POLRI DENGAN MENETAPKAN GRAND STRATEGI POLRI TAHUN 2005-2025, YANG MENCAKUP 3 TAHAPAN YAITU,

TAHAP I TAHUN 2005-2009 MEMBANGUN KEPERCAYAAN (TRUST BUILDING),

TAHAP II TAHUN 2010-2014 MEMBANGUN KEMITRAAN (PARTNERSHIP BUILDING) DAN

TAHAP III TAHUN 2015-2025 MENUJU ORGANISASI UNGGULAN (STRIVE FOR EXCELLENCE).
MENCERMATI SEJARAH PERJALANANPOLRI SEIRING PERJALANAN BANGSA INDONESIA, HASIL REFORMASI YANG BERGULIR TELAH BERDAMPAK PULA TERHADAP EKSISTENSI POLRI. RAKYAT MEMBERIKAN KEPERCAYAAN YANG CUKUP BESAR DENGAN MENEMPATKAN POLRI SEBAGAI INSTITUSI MANDIRI DAN MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG SANGAT LUAS SEBAGAI ALAT NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEAMANAN DALAM NEGERI. KEPERCAYAAN INI HARUS KITA JAWAB DENGAN BERUPAYA SEKUAT TENAGA MEMBUKTIKAN KEPADA RAKYAT INDONESIA BAHWA POLRI LAYAK MEMPEROLEH KEPERCAYAAN TERSEBUT. POLRI HARUS MAMPU MENAMPILKAN KINERJA YANG BAIK SESUAI HARAPAN RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMELIHARA KAMTIBMAS, PENEGAK HUKUM DAN POLISI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT. APABILA KITA TIDAK MAMPU MENGEMBAN KEPERCAYAAN RAKYAT INI YANG MENGAKIBATKAN RAKYAT TIDAK PERCAYA LAGI KEPADA POLRI, MAKA SANGAT MUNGKIN RAKYAT INDONESIA MELALUI KEPUTUSAN POLITIK AKAN MENARIK KEWENANGAN YANG TELAH DIAMANAHKAN KEPADA POLRI DAN MENGALIHKANNYA KEPADA INSTITUSI LAIN. HAL INI HARUS MENJADI PERHATIAN KITA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP POLRI. PADA ERA PASCA REFORMASI SAAT INI, TUNTUTAN MASYARAKAT AKAN RASA AMAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA KESEJAHTERAAN HARUS DIWUJUDKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA, DIMANA APABILA TUNTUTAN MASYARAKAT TERSEBUT TIDAK TERPENUHI, MAKA AKAN MENIMBULKAN RASA KETIDAKPUASAN YANG BERPOTENSI MENGGANGGU SENDI-SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.HAL INI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERSAMA DENGAN KOMPONEN BANGSA LAINNYA SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, YANG MENYATAKAN BAHWA TUGAS POKOK POLRI ADALAH, MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN MASYARAKAT. PEMBANGUNAN POLRI SAAT INI TELAH SAMPAI PADATAHAP II GRAND STRATEGI POLRI YANG AKAN BERAKHIR PADA TAHUN 2014, DENGAN SASARAN MEMBANGUN SINERGI DENGAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT (PARTNERSHIP BUILDING). HAL TERSEBUT TELAH DIJABARKAN DALAM PROGRAM DAN ANGGARAN POLRI YANG SELARAS DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABINET INDONESIA BERSATU II DIBIDANG KEAMANAN.
PENCAPAIAN KEBERHASILAN RENSTRA POLRI TAHUN 2005-2009 YANG DILANJUTKAN DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 MERUPAKAN HASIL KERJA KERAS SELURUH PERSONEL DENGAN DUKUNGAN YANG KUAT DARI PEMERINTAH, DPR, MASYARAKAT, SERTA STAKE HOLDERS LAINNYA. NAMUN PERLU DISADARI BAHWA KEBERHASILAN TERSEBUT MASIH DIRASAKAN ADA KEKURANGAN SEHINGGA BELUM SEPENUHNYA MEMBERIKAN KEPUASAN KEPADA MASYARAKAT ATAS PELAKSANAAN TUGAS POLRI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, MENGAYOMI, MELINDUNGI DAN MELAYANI MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN PADA PELAKSANAAN RESTRA POLRI 2010-2014. PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA YANG SAYA HORMATI, SAYA MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA SELURUH ANGGOTA YANG TELAH BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENUH TERHADAP CAPAIAN KINERJA YANG KITA RASAKAN SEPERTI SEKARANG INI. TENTU HAL INI MERUPAKAN MODAL YANG SANGAT BAIK UNTUK MENENTUKAN LANGKAH LEBIH LANJUT DENGAN RASA OPTIMISME YANG TINGGI DALAM RANGKA MEMBAWA POLRI YANG KITA CINTAI INI MENJADI LEBIH BAIK DAN DIPERCAYA MASYARAKAT. SEMUA CAPAIAN TERSEBUT MERUPAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT” YANG TELAH DICANANGKAN OLEH KAPOLRI TERDAHULUJENDERAL POLISI Drs. TIMUR PRADOPO.
HENDAKNYA CAPAIAN TERSEBUT TIDAK MEMBUAT KITA CEPAT BERPUAS DIRI DAN BERHENTI UNTUK MEMPERBAIKI DIRI, KARENA SAAT INI KITA MASIH DIHADAPKAN PADA BERBAGAI TANTANGAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL, REGIONAL MAUPUN NASIONAL.PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS TERSEBUT TELAH MENJADI FENOMENA YANG TIDAK MUNGKIN DIHINDARI KARENA PADA ERA GLOBALISASI SAAT INI, DUNIA TELAH BERKEMBANG SEOLAH TANPA BATAS.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSPORTASI YANG SANGAT PESAT DAN ISU GLOBAL LAINNYA, SEPERTI DEMOKRATISASI, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM, LINGKUNGAN HIDUP, PEMANASAN GLOBAL, KRISIS ENERGI, KRISIS KEUANGAN GLOBALMENGAKIBATKAN MOBILITAS ARUS INFORMASI, BARANG, JASA DAN MANUSIA DARI SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN SANGAT CEPAT. KONDISI INI BERDAMPAK PADA PERKEMBANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA SEPERTI KORUPSI, TERORISME, PENCUCIAN UANG, CYBER CRIME, PENYELUNDUPAN MANUSIA, NARKOTIKA, PENYELUNDUPAN SENJATA DAN PENYELUNDUPAN BARANG, MEMERLUKAN PERHATIAN KITA UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN SECARA SERIUS DAN KOMPREHENSIP DENGAN BEKERJA SAMA ANTAR KEPOLISIAN NEGARA-NEGARA LAIN. DALAM HAL PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGI NASIONAL, FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN IPOLEKSOSBUD DAN KEAMANAN PERLU MENJADI PERHATIAN KARENA BERPOTENSI DAPAT BERKEMBANG MENJADI GANGGUAN KAMTIBMAS, TERUTAMABERKAITAN DENGAN KONFLIK SOSIAL, SEPARATISME, KEJAHATAN JALANAN, DAN GANGGUANAGENDA KEGIATAN PENTING YANG BERSKALA NASIONAL ANTARA LAIN PELAKSANAAN PEMILUKADA DAN PEMILU 2014.
SELAIN DIHADAPKAN DENGAN BERBAGAI TANTANGAN GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL TERSEBUT, KITA PAHAMIBERSAMA BAHWA POLRI JUGA DIHADAPKAN PADA BANYAKNYA TUNTUTAN DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN KINERJA POLRI YANG SAMPAI SAAT INI BELUM SELURUHNYA DAPAT KITA PENUHI.KITA MASIH SERING MENDENGAR BAHWA MASYARAKAT MENUNTUT DAN MENGHARAPKAN AGAR POLRI MAMPU MEWUJUDKAN:

1. POSTUR YANG PROFESIONAL, BERSIH, MANDIRI DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);

2. KEBERADAANNYA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN RASA AMAN DAN TENTERAM;

3. POLRI MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, TIDAK MEMPERSULIT, CEPAT DAN TUNTAS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH;

4. PENAMPILAN YANG SIMPATIK, HUMANIS TAPI TEGAS, BERMORAL DAN MODERN;

5. POLRI YANG LEBIH TERBUKA (TRANSPARAN) DAN TANGGUNG JAWAB (AKUNTABEL) DALAM SETIAP TINDAKAN;

6. FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL DAN MAMPU MEMBERIKANEARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING (PERINGATAN DINI) DALAM RANGKAMENGANTISIPASIDAN MENCEGAH TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS;

7. PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS, JUJUR, BENAR DAN ADIL (TIDAK DISKRIMINATIF DAN MEMENUHI RASA KEADILAN), TERUTAMA TERHADAP KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT,YANG DIDUKUNG DENGAN TERJAMINNYA TRANSPARANSI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA; DISAMPING BERBAGAI TANTANGAN TUGAS DAN HARAPAN TERSEBUT, PERLU SAYA INGATKAN ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI DALAM PIDATO KENEGARAAN PADA HUT RI KE 68 YANG PADA INTINYA MENYAMPAIKAN 4 HAL PENTING YANG HARUS KITA PERHATIKAN SAAT INI, YAITU :

PERTAMA, TENTANG PENTINGNYA MENGELOLA EKONOMI DI TENGAH KETIDAKPASTIAN DAN PELAMBATAN EKONOMI GLOBAL;

KEDUA, TENTANG PENTINGNYA MEMELIHARA KERUKUNAN DAN TOLERANSI;

KETIGA, TENTANG PENTINGNYA UNTUK MENYUKSESKAN PEMILU 2014 DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN SECARA DEMOKRATIS;

KEEMPAT, TENTANG PENTINGNYA KITA TERUS MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. KEMUDIANPADA UPACARA PERINGATAN HARI BHAYANGKARA KE 67 TANGGAL 1 JULI 2013, PRESIDEN RI MENYAMPAIKAN PESAN, HARAPAN DAN INSTRUKSI KEPADA SEGENAP JAJARAN POLRI YANG PERLU KITA PERHATIKAN DAN DILAKSANAKAN, SEBAGAI BERIKUT:

1. JUNJUNG TINGGI KODE ETIK POLRI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS, BAIK ITU ETIKA KEPRIBADIAN, ETIKA KELEMBAGAAN, ETIKA KENEGARAAN, MAUPUN ETIKA HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT, YANG DILANDASI NILAI- NILAI PANCASILA, TRIBRATA, DAN CATUR PRASETYA POLRI.

2. BERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RESPONSIF DAN MAKIN PROFESIONAL. TUNTASKAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL POLRI. CEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN HUKUM DI JAJARAN POLRI. SEMUA LANGKAH TERSEBUT PENTING UNTUK MAKIN MEMPERKOKOH KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP JAJARAN KEPOLISIAN.

3. MAKSIMALKAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP AKSI-AKSI KEKERASAN DAN KONFLIK KOMUNAL. SECARA KHUSUS, DALAM MENANGANI AKSI-AKSI KEKERASAN, LAKUKAN SECARA CEPAT, TEPAT, DAN TUNTAS, SERTA CEGAH JATUHNYA KORBAN JIWA DI PIHAK MANAPUN. DENGAN RESPON YANG CEPAT DAN TEPAT, AKAN DAPAT DIHILANGKAN TUDUHAN SEJUMLAH KALANGAN BAHWA POLRI DAN NEGARA MELAKUKAN PEMBIARAN. PADA TAHAPAN SELANJUTNYA, LAKUKAN TINDAKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL, OBJEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN. TINDAK TEGAS KELOMPOK-KELOMPOK YANG MEMAK-SAKAN KEHENDAKNYA SENDIRI, DENGAN MELANGGAR HAK-HAK KONSTITUSIONAL PIHAK LAIN. BERANILAH BERSIKAP TEGAS SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DAN YAKINKAN SETIAP MASALAH YANG TIMBUL DAPAT DILOKALISASI DAN DIATASI DENGAN CEPAT, AGAR TIDAK MELUAS DAN MENJADI PERMASALAHAN NASIONAL.

4. TINGKATKAN KESIAP-SIAGAAN OPERASIONAL UNTUK MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN SITUASI YANG BERESKALASI SECARA CEPAT. SAYA TIDAK INGIN APARAT KEPOLISIAN TERKESAN TERDADAK, DAN TIDAK SIAP, BAIK DALAM MENANGANI KONFLIK KOMUNAL, AKSI KRIMI-NAL, MAUPUN TINDAKAN ANARKIS;
5. TINGKATKAN TERUS KEMAMPUAN PERSONIL JAJARAN POLRI DENGAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS. LENGKAPI PELAKSANAAN TUGAS DENGAN PROSEDUR TETAP YANG JELAS, DAN JUNJUNG TINGGI KODE ETIK KEPOLISIAN;

6. TINGKATKAN KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN KOMUNIKASI ANTARA POLRI DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA. PARA PENEGAK HUKUM HARUS SALING BERSINERGI, DAN BUKAN BERSAING SECARA TIDAK SEHAT, APALAGI SALING MEMPEREBUTKAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI.

PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

MEMPERHATIKAN CAPAIAN KINERJA POLRI SAAT INI, DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TINGGINYA HARAPAN MASYARAKAT, SERTA ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI, DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PEMBENAHAN POLRI, MAKA SAYA SELAKU PIMPINAN POLRI MENETAPKAN VISI SEBAGAI BERIKUT: “TERWUJUDNYA POSTUR POLRI SEBAGAI SOSOK PENOLONG,PELAYAN DAN SAHABAT MASYARAKATSERTA PENEGAK HUKUM YANG JUJUR, BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABELGUNA MEMELIHARA KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MANTAPDIDUKUNG SINERGITAS POLISIONAL DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL”. SECARA SUBSTANSI, VISI TERSEBUT MENGANDUNG MAKNA:
1. POLRI PENOLONGBERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG DENGAN SUKARELA MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN PENDERITAAN DAN KESULITAN MASYARAKAT; MELEPASKAN DIRI DARI BAHAYA DAN BENCANA YANG DIHADAPI MASYARAKAT;
2. PELAYAN MASYARAKAT BERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI, IKHLAS DAN TANPA PAMRIH.
3. SAHABAT MASYARAKATBERMAKNA SOSOK POLRI YANG MAMPU MENEMPATKAN DIRI SEBAGAI KAWAN ATAUTEMAN YANG SETARA DALAM MEMECAHKAN PERSOALAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT (SOLUTIF);
4. PENEGAK HUKUM YANG JUJUR BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERMAKNA SOSOK POLRI YANG LURUS HATI, TULUS IKHLAS, APA ADANYA, TIDAK BERBOHONG, TIDAK CURANG, BERPIHAK PADA KEBENARAN,TIDAK SEWENANG-WENANG, TIDAK PILIH KASIH, TERBUKA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
5. KAMDAGRI MANTAP BERMAKNA SUATU KEADAAN DI WILAYAH HUKUM NKRI YANG BEBAS DARI KONFLIK SOSIAL BAIK VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL DAN BEBAS DARI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM, BILA TERJADI BAHAYA BENCANA ALAM DAN KECELAKAAN BESAR (MASS DISSASTER) DAPAT DIRESPON SECARA EFEKTIF SERTA BEBAS DARI PERBUATAN YANG MENGGANGGU JALANNYA PEMERINTAHAN MAUPUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA;
6. SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF BERMAKNA KEBERSAMAAN ANTAR UNSUR KOMPONEN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM MENGAMBIL LANGKAH MENDAHULUI BERPROSESNYA POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DENGAN MENYUSUN PEMECAHAN MASALAH SEBAGAI ELIMINASI POTENSI GANGGUAN YANG MENGENDAP DIBERBAGAI PERMASALAHAN PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL MAUPUN EKONOMI;
7. KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERMAKNA PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DAPAT MEWUJUDKAN RASA AMAN MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM, TERLINDUNGINYA HAK ASASI MANUSIA, KEPASTIAN HUKUMDAN KEADILAN, SEHINGGA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH AKAN LEBIH PERCAYA DIRI DAN NYAMAN MELAKUKAN AKTIVITAS UNTUK BEKERJA MELAKSANAKAN KELANGSUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL (TATA TENTREM KERTA RAHARJA).
UNTUK MEWUJUDKAN VISI TERSEBUT, SELANJUTNYA TELAHDITETAPKAN KEBIJAKAN, YAITU ”PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”. KEBIJAKAN INI MERUPAKAN KELANJUTAN DARI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PIMPINAN POLRI SEBELUMNYA SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENJAGA KESINAMBUNGAN PROGRAM YANG SELARAS DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 DAN GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025. DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI TERSEBUT, DITETAPKAN MISI SEBAGAI BERIKUT:

1. MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PRE-EMTIF DAN PREVENTIF YANG DIDUKUNG OLEH PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS DALAM RANGKA MENGAMANKAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014;
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS PRIORITAS MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL, KEJAHATAN LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI;

3. MEMPERCEPAT PENCAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU ORGANISASI POLRI YANG HANDAL (STRIVE FOR EXCELLENCE)DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
4. MENINGKATKAN PERAN INTELIJEN DALAM MENDUKUNG UPAYA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS;
5. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN POLMAS;
6. MEMPERKUAT SINERGITAS POLISIONAL BERSAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF;
7. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL MELALUI REKRUITMEN DAN PEMBINAAN KARIR YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS SERTA MENINGKATKAN PROFESIONALISME YANG MELIPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HARKAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT;
8. MEMPERKUAT BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);
9. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
DARI VISI, MISI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT DIJABARKAN MELALUI 4 (EMPAT) STRATEGI YAITU :

1. PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN;
2. PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL;
3. PENGUATAN SINERGITAS POLISIONAL DAN;
4. PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN;
KEEMPAT STRATEGI TERSEBUT, SELANJUTNYA DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN UPAYA-UPAYA SEBAGAI BERIKUT:
1. STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN
a. PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA.
1) ASPEK PENYEDIAAN PERSONEL, MELALUI MEKANISME REKRUITMEN ANGGOTADIMULAI DARI TAMTAMA, BRIGADIR DAN PERWIRA DILAKSANAKAN DENGAN MENGUTAMAKAN PRINSIP BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN DAN AKUNTABELDENGAN MELIBATKAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (LSM, KALANGAN AKADEMISI, TOKOH MASYARAKAT DAN PIHAK KELUARGA CALON). HAL INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENDAPATKAN ANGGOTA POLRI YANG BERKUALITAS SESUAI YANG DIBUTUHKAN DAN TIDAK ADA LAGI PRAKTEK SUAP TERHADAP PANITIA REKRUITMEN, PRAKTEK PERCALOAN DAN PENIPUAN TERHADAP CALON ANGGOTA POLRI. SELAIN ITU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENDUDUK SETEMPAT DI DAERAH TERPENCIL UNTUK MENJADI ANGGOTA POLRI YANG NANTINYA DITEMPATKAN DI WILAYAH TERSEBUT;
2) ASPEK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, MELALUI OPTIMALISASI KOMPONEN PENDIDIKAN YANG DIDESAIN PADA KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DIANTARANYA BERISI MATERI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, KODE ETIK PROFESI, MORALITAS DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN YANG MELIPUTI BIDANG HARKAMTIBMAS (PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, UNRAS) DAN PENEGAKAN HUKUM (BIDANG TP. KORUPSI, TP. PEMILU, TP. UMUM, TP. EKONOMI), SERTA BIDANG KEHUMASAN TERUTAMA DALAM RANGKA KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PELAYANAN MASYARAKAT. LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI ADALAH TEMPAT UNTUK MENANAMKAN NILAI-NILAI IDEALISME, PROFESIONALISMEDAN BUDAYA ANTI KORUPSI. OLEH KARENA ITU, LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI HARUS MEMBERSIHKAN DIRIDARI PRAKTEK PUNGLI ATAU PEMBEBANAN TERHADAP PESERTA DIDIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SERTAMENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK;
3) ASPEK PENGGUNAAN PERSONEL, DILAKUKAN MELALUI POLA PEMBINAAN KARIR DENGAN MEMPEDOMANI MERIT SYSTEMYANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK MENGHASILKAN KEPEMIMPINAN KEPOLISIAN DI SEMUA STRATA YANG MAMPU MEMBERIKAN SIKAP KETELADANAN DAN MELAYANIDALAM RANGKA MEMBANGUN INTERNAL TRUST MAUPUN PUBLIC TRUST. PEDOMANI DAN TAATI SISTEM YANG BERLAKU PADA MEKANISME PENEMPATAN DALAM JABATAN YANG BERBASIS KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA SECARA OBYEKTIF, BERDAYAKAN: PERAN KASATKER SEBAGAI PENILAI KINERJA, BAGIAN PENILAIAN KOMPETENSI, BIRO PSIKOLOGI, DAN DIVISI PROPAM UNTUK MENILAI KUALITAS MAUPUN REKAM JEJAK INDIVIDU PERSONEL POLRI SECARA KOMPREHENSIF DAN OBYEKTIF;
4) ASPEK PERAWATAN PERSONEL, DILAKSANAKAN MELALUI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TERUTAMA PENERIMAAN TUNJANGAN KINERJA (REMUNERASI)YANG PROPORSIONAL DAN DIHARAPKAN LEBIH TINGGI ATAU MINIMAL SAMA DENGAN APA YANG DITERIMA OLEH TNI MELALUI UPAYA PENINGKATAN KINERJA,TUNJANGAN KESEHATAN DAN PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI PERSONEL DAN PNS POLRI;
5) ASPEK PENGAKHIRAN DINAS,MEMPERSIAPKAN PERSONEL YANG MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN DENGAN MEMBERIKAN KETERAMPILAN KHUSUS DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN MASA AKHIR KEDINASAN;
b. PROGRAM SISTEM ANGGARAN
1) PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN MELALUI MEKANISME BUTTOM UP YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN;
2) BERPEGANG PADA PRINSIP EFISIENSI, PRIORITAS DAN KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN;
3) PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SECARA KONSISTEN;
4) TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN.
c. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA

1) SECARA BERTAHAP MENCUKUPI ALAT UTAMA DAN KHUSUS PERORANGAN SERTA SATUAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS-TUGAS KEPOLISIAN (SEPERTI BORGOL, TONGKAT POLISI, ROMPI ANTI PELURU, SENPI, RANTIS, RAN PENGURAI MASSA) TERUTAMA TERKAIT ERAT DENGAN KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014;
2) PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN DAN DUKUNGAN TEKNIS KEPOLISIAN (SEPERTI PERALATAN LABFOR, IDENTIFIKASI, CYBER LAB DAN DVI);
3) PENGEMBANGAN DUKUNGAN LOGISTIK, SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL KEPOLISIAN YANG DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SECARA TRANSPARAN MELALUI E-PROCUREMENT (LPSE).

d. PROGRAM PENATAAN SISTEM DAN METODE, MELALUI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI POLRI:
1) PENATAAN DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR DAN HUBUNGAN TATA CARA KERJA;
2) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASTERUTAMA DIARAHKAN PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF;
3) PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN KEPOLISIAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KEPOLISIAN;
4) PENGUATAN BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN PPID DAN PUSIKNAS;
5) PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI & MISI POLRI PADA GRANDSTRA POLRI 2005-2025, MENYELESAIKAN RENSTRA 2010-2014 DAN MEMPERSIAPKAN LANDASAN RENSTRA 2015-2019DAN GRANDSTRA TAHAP III (2015-2025) MELALUI PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI, QUICK WINS, DAN PENGUATAN PERATURAN UNDANG-UNDANG TERKAIT POLRI;
6) PENERAPAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR YANG KONSISTEN DENGAN DIDUKUNG MEKANISME PENGAWASAN MELEKAT SECARA BERJENJANG.

2. STRATEGI PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL.

a. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS.

1) MENGAWAL PROSES DEMOKRASI DAN MENGAMANKAN AGENDA PEMILU 2014 DALAM RANGKA MEMANTAPKAN SITUASI KAMTIBMAS UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN MASYARAKAT GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN MENGEDEPANKAN DETEKSI DINI, UPAYA PREVENTIF DAN KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTORAL;TERKAIT DENGAN KESIAPANADMINISTRASI OPERASI, PERSONEL PENGAMANAN, POSKO OPERASI, GIAT PRA OPERASI, SITUASI KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF, PARTISIPASI MASYARAKAT, DUKUNGAN LOGISTIK DAN ANGGARAN, POSKO GAKKUMDU;
2) MENINGKATKAN PERAN FUNGSI INTELIJEN DALAMEARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING (PERINGATAN DINI) UNTUK MENJANGKAU SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT;
3) MEMPERKUAT POLSEK SEBAGAI BASIS DETEKSI DAN UNIT PELAYANAN POLRI TERDEPAN;
4) MENGUATKAN PROGRAM SATU POLISI (BABINKAMTIBMAS) SATU DESA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MASYARAKAT SERTA MENYAMPAIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PROGRAM POLRI KEPADA MASYARAKAT;
5) PENGEMBANGAN PERPOLISIAN MASYARAKAT UNTUK MENJANGKAU SELURUH KOMUNITAS MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA MEMELIHARA DAN MEMANTAPKAN KAMTIBMAS;
6) PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PENGAMANAN MAUPUN PATROLIDIALOGISSERTA PATROLI PERAIRAN HINGGA MENYENTUH DAERAH PERBATASAN NEGARA (PULAU-PULAU TERLUAR DAN TERPENCIL) DENGAN MENGHADIRKAN ANGGOTA POLRI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT PADA SAAT DIBUTUHKAN DAN DI SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERPEDOMAN PADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP);
7) PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL;
8) MENGAMANKAN OBYEK WISATA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN PARIWISATA NASIONAL;
9) PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN SEGENAP POTENSI MASYARAKAT UNTUK MENUMBUHKANKESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS;
10) MENJAMIN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN, ARUS LALU LINTAS BARANG DAN ORANG DALAM SENDI KEHIDUPAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI KAMPANYE KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DALAM PEMECAHAN PERMASALAHAN KEMACETAN DAN KECELAKAAN;
11) MENINGKATKAN UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SECARA TERPADU SESUAI UNDANG-UNDANG NO 7 TH 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PENCEGAHAN (TIDAK TERJADI KONFLIK SECARA TERBUKA) DI SAMPING MEMPERSIAPKAN UPAYA PENGHENTIAN KONFLIK DAN PENANGANAN PASCA KONFLIK.

b. PROGRAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM

1) MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SEBAGAI KASUS PRIORITAS SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK DAN KEJAKSAAN SERTA STAKE HOLDER LAINNYA;
2) MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENYELIDIK MAUPUN PENYIDIK DENGAN MENGACU PADA ASPEK INTEGRITAS (MENTAL KEPRIBADIAN, KEJUJURAN, KEARIFAN),ASPEK PROFESIONALISME (SKILL, KNOWLEDGE, ATTITUDE) UNTUK MENJAMIN RASA KEADILAN MASYARAKAT, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2010 DAN
PERATURAN KAPOLRI TENTANG REKRUITMEN PENYIDIK POLRI;
3) PEMBERDAYAAN LABORATORIUM FORENSIK,CYBER LAB, INAFIS, PSIKOLOGI FORENSIK DAN KEDOKTERAN FORENSIK UNTUK MENDUKUNG PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMBUKTIAN ILMIAH (SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION) SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KRIMINAL NASIONAL;
4) MEMANTAPKAN PROGRAM TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI PEMBERDAYAAN PERAN ATASAN PENYIDIK, PENGAWAS PENYIDIKAN DAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI (INSPEKTORAT, PROPAM DAN WASSIDIK) DI SETIAP LEVEL;
5) MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS MENONJOL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL (KEJAHATAN JALANAN/PREMANISME, PERJUDIAN, KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN), KEJAHATAN LINTAS NEGARA/TRANSNATIONAL CRIME (CYBER CRIME, NARKOBA HUMAN TRAFFICKING, ARM SMUGGLING, TERORISME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI,ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING) DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI (KONFLIK SOSIAL, DEMO ANARKHIS);
6) MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISME MELALUI PENGEMBANGAN PROGRAM DERADIKALISASI DAN RE-EDUKASI YANG TERKOORDINASI DENGAN BNPT;

c. PROGRAM BIDANG PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN

1) MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN CALL CENTER, MENDEKATKAN SENTRA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT;
2) MENINGKATKAN KUALITAS SDM DI SETIAP SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN DENGAN MENGEMBANGKAN BUDAYA MELAYANI YANG DIDASARI DENGAN SIKAP RAMAH, PEDULI, PROAKTIF, SOPAN, TANPA PAMRIH DAN BERORIENTASI KEPADA KEPUASAN MASYARAKAT;
3) PENYEDERHANAAN BIROKRASI PELAYANAN MELALUI PRINSIP MUDAH, CEPAT, PASTI, NYAMAN DAN TRANSPARAN (PELAYANAN PRIMA), DENGAN TIDAK MENGABAIKAN KETELITIAN DAN KECERMATAN;
4) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN;
5) PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);

3. STRATEGI PENGUATANSINERGI POLISIONAL

 

a. PROGRAM KERJA SAMA DALAM NEGERI

1) PENGUATAN KERJA SAMA DENGAN KPK, KEJAKSAAN, PPATK, BPK, BPKP DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERUTAMA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENYIDIK DAN OPTIMALISASI KOORDINASI SUPERVISI KPK;
2) PENGUATAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN PEMULIHAN SITUASI KAMTIBMAS PASCA KONFLIK MELALUI MoU DAN PELATIHAN BERSAMA;
3) PENGUATAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA(KPU, BAWASLU, KEJAKSAAN AGUNG) UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN SELURUH TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014;
4) PENGUATAN KERJASAMA DI BIDANG CRIMINAL JUSTICE SYSTEM(KEJAKSAAN, PENGADILAN, LAPAS) UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DAPAT MENJAMIN RASA KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN;
5) PENGUATAN KERJASAMA DENGAN TNI DALAM RANGKA PENGAMANAN OBJEK VITAL, PENGAMANAN PERBATASAN, TUGAS-TUGAS KEMANUSIAAN, PENANGGULANGAN TERORISME, PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEPARATISME DAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN BADAN SARNASIONAL DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA;

b. PROGRAM KERJA SAMA LUAR NEGERI

1) PENGIRIMAN PERSONEL POLRI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS MISI PERDAMAIAN INTERNASIONAL;
2) KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM INTERNASIONAL (MELALUI FORUM ASEANAPOL,ASEAN MINISTER MEETING ON THE TRANS NATIONAL CRIME(AMMTC), SENIOR OFFICER MEETING ON THE TRANS NATIONAL CRIME(SOMTC), INTERNATIONAL CRIMMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPO INTERPOL), UNITED NATION ON DRUGS AND CRIMES (UNODC), DLL);
3) PENINGKATAN KERJASAMA OPERASIONAL DENGAN LEMBAGA KEPOLISIAN LUAR NEGERI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN LINTAS NEGARA;
4) PEMBANGUNAN KAPASITAS PENEGAK HUKUM MELALUI KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (JAKARTA CENTER FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION (JCLEC), INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY (ILEA), FEDERAL BERAU INVESTIGATION (FBI), JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY(JICA), BUNDEST KRIMINAL AMT(BKA)DLL).

4. STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN

a. PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG OBYEKTIF DAN EDUKATIF DENGAN MEMPEDOMANI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAHAN (SPIP) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT AND GOOD GOVERNANCE;
b. PROGRAM OPTIMALISASI PENGAWASAN MELEKAT YANG DIMULAI DARI DIRI SENDIRI, PARA ATASAN, PERAN PENGAWAS INTERNAL (FUNGSIONAL) DAN KOORDINASI PROAKTIF DENGAN PENGAWAS EXTERNAL DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN MELAKUKAN KOREKSI SEJAK DINI;
c. PROGRAM PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI SECARA TEGAS DAN KONSISTEN;
d. PROGRAM PENERAPAN REWARD-PUNISHMENT SECARA TEGAS, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;

e. PROGRAM MEMBUKA AKSES LEBIH LUAS KEPADA MASYARAKAT UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM PENGAWASAN MELALUI OPTIMALISASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT.
PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, 

MENCERMATI TANTANGAN AKTUAL YANG SEDANG DAN AKAN DIHADAPI, MAKA SAYATETAPKAN12 (DUA BELAS) PROGRAM PRIORITAS SEBAGAI BERIKUT:
1. PENGAMANAN PEMILU 2014 YANG DIWUJUDKAN MELALUI PEMANTAPAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DAN MENJAMIN NETRALITAS (TIDAK MEMIHAK) DAN TIDAK TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTISBAGI SELURUH ANGGOTA POLRI;
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SEBAGAI SASARAN PRIORITAS SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK RI, KEJAKSAAN DAN STAKE HOLDERS LAINNYA;
3. MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISMESERTA PENGEMBANGAN PROGRAM DERADIKALISASI DAN RE-EDUKASI YANG TERKOORDINASI, KHUSUSNYA UPAYA PENGUNGKAPAN KASUS PENEMBAKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DISAMPING ITU UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG TERKOORDINASI DENGAN BNN;
4. PENGUATAN INTEGRITAS SELURUH PERSONEL POLRI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK,PERAN MAUPUN FUNGSISECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERUTAMA PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
5. PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DENGAN MENINGKATKAN EARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING(PERINGATAN DINI) UNTUK MENJANGKAU SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN FUNGSI INTELIJEN DAN PENGUATAN PROGRAM SATU POLISI (BABINKAMTIBMAS) SATU DESA SERTAMEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KESELAMATAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS;
6. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS MENONJOL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL (KEJAHATAN JALANAN/PREMANISME, PERJUDIAN, KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN), KEJAHATAN LINTAS NEGARA/TRANSNATIONAL CRIME (CYBER CRIME, NARKOBA HUMAN TRAFFICKING, ARM SMUGGLING, TERORISME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI,ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING) DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI (KONFLIK SOSIAL, DEMO ANARKHIS);
7. PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA, CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (KEJAKSAAN, PENGADILAN, LAPAS) SERTA KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF TERUTAMA DIARAHKAN PADA PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
8. PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL MELALUI REKRUITMEN DAN PEMBINAAN KARIR YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS UNTUK MENGHASILKAN PIMPINAN YANG BERINTEGRITAS DI SEMUA STRATA YANG MAMPU MEMBERIKAN KETELADANAN DAN MELAYANI GUNA MEMBANGUN INTERNAL TRUST DAN PUBLIC TRUST ;
9. PENINGKATAN PROFESIONALISME MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HARKAMTIBMAS (PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, UNRAS), PENEGAKAN HUKUM (BID TIPIKOR, TP. PEMILU, TP. UMUM, TP. EKONOMI), TERUTAMA DALAM RANGKA KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PELAYANAN MASYARAKAT;
10. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT YANG DIDUKUNG PENGUATAN BIDANG KEHUMASAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);
11. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN YANG EFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
12. PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI & MISI POLRI PADA GRANDSTRA POLRI 2005-2025, MENYELESAIKAN RENSTRA 2010-2014 SERTA MEMPERSIAPKAN LANDASAN RENSTRA 2015-2019 DAN GRANDSTRA TAHAP III (2015-2025) MELALUI PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI, QUICK WINS, DAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TUGAS POLRI.
UNTUK MENJAMIN TERLAKSANANYA 12 (DUA BELAS) PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT AGARDAPAT BERJALAN DENGAN EFEKTIF DAN MENCAPAI SASARAN YANG DIHARAPKAN, MAKA DALAM PELAKSANAANSELAMA KURUN WAKTU TAHUN 2013-2015, AKAN SAYA BAGI KE DALAM 3 (TIGA) PERIODE WAKTU SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TAHAP KESATU(BULAN NOVEMBER 2013-JANUARI 2014)MENYELENGGARAKAN KESELURUHAN PROGRAM PRIORITAS SECARA SIMULTAN DEMI TERCIPTANYA KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PENGAMANAN KAMPANYE PEMILU 2014.
2. TAHAP KEDUA (TAHUN 2014)
PADA TAHAPAN INI KESELURUHAN PROGRAM MASIH TETAP DILAKSANAKAN SECARA BERKELANJUTANDAN BERSAMAAN DENGAN PENGAMANAN TAHAPAN PEMILU 2014. DIHARAPKAN TARGET PROGRAM PRIORITAS PENGAMANAN PEMILU 2014, PENGUATAN INTEGRITAS, PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, PENGUATAN KERJA SAMA, PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN KEPOLISIAN TELAH TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN 2014.
3. TAHAP KETIGA (TAHUN 2015)
PADA TAHAPAN INI MERUPAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM SECARA BERKELANJUTAN YANG MELIPUTI PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK DAN KEJAKSAAN, PENINGKATAN PENANGGULANGAN TERORISME, PENINGKATAN PENGUNGKAPAN KEJAHATAN, DAN PENGUATAN INSTITUSI SERTA PENYUSUNAN RENSTRA 2015-2019.

PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT LEBIH DIUTAMAKAN PADA:

1. KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DAN MENJAGA NETRALITAS POLRI PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU 2014 MELALUI KESIAPAN PERSONEL PENGAMANAN, KESIAPAN ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA, KESIAPAN OPERASIONAL, KESIAPAN MASYARAKAT DAN KESIAPAN PENYELENGGARA PEMILU;
2. TERGELARNYA ANGGOTA POLRI PADA SAAT DIBUTUHKAN DI SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT, SEHINGGA KEBERADAANNYA BENAR-BENAR DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONG YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA MEMBERIKAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN YANG DIALAMI MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN BHABINKAMTIBMAS DAN MENGOPTIMALKAN TURJAGWALI;
3. PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT SEPERTI PREMANISME ATAU KEJAHATAN JALANAN DAN PERJUDIAN SERTA MEMPRIORITASKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, DAN TERORISME;
4. MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA, BAIK DENGAN MENINGKATKAN PENGENDALIAN DIRI SETIAP INDIVIDU MAUPUN MELALUI PENGAWASAN FUNGSI KESATUAN BERUPA PENGAWASAN MELEKAT OLEH ATASAN SECARA STRUKTURAL DAN PENGAWASAN OLEH LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL/EKSTERNAL.
MELALUI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM YANG SAYA SAMPAIKAN TERSEBUT, SAYA BERHARAP POLRI KE DEPAN DAPAT MENAMPILKAN SOSOK SEBAGAI PENOLONG, PELAYAN DAN SAHABAT MASYARAKAT, MENJADI TELADAN DAN PENEGAK HUKUM YANG TIDAK DISKRIMINATIF DENGAN SENANTIASA MEMEGANG TEGUH PRINSIP-PRINSIP KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN. DENGAN DEMIKIAN, POLRI MAMPU MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERANNYA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MANTAP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL, SEHINGGA POLRI DAPAT SEMAKIN DIPERCAYA DAN DICINTAI MASYARAKAT. PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT TIDAK AKAN DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT APABILA HANYA KONSEP YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI DENGAN KEGIATAN NYATA DI LAPANGAN OLEH SELURUH ANGGOTA POLRI. OLEH SEBAB ITU, UNTUK MENINDAKLANJUTI ARAHAN INI, SAYA MEMINTA ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN, ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASIONAL, ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA DI BAWAH KOORDINASI WAKAPOLRI DAN IRWASUM POLRI AGAR MENJABARKAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT DALAM RENCANA-RENCANA AKSI SEBAGAI PEDOMAN SATUAN KERJA DAN POLDA-POLDA MENGIMPLEMENTASIKANNYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS. SUSUN RENCANA AKSI YANG SEDERHANA DAN MUDAH DIMENGERTI OLEH ANGGOTA KITA, NAMUN BERISI KEGIATAN-KEGIATAN YANG LANGSUNG DAPAT DIRASAKAN DAMPAKNYA OLEH MASYARAKAT. SINKRONISASIKAN DENGAN RENCANA KERJA YANG TELAH DISUSUN MAUPUN RENCANA KERJA YANG AKAN DISUSUN NANTINYA SEHINGGA DAPAT DIHINDARI PROGRAM-PROGRAM YANG TIDAK DIDUKUNG ANGGARAN KARENA JUSTRU AKAN BERPOTENSI MENIMBULKAN PENYIMPANGAN YANG MENGARAH TINDAK PIDANA KORUPSI.

 

PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,
SAYA MENYADARI BAHWA KEBERHASILAN SELURUH PROGRAM SEBAGAIMANA YANG TELAH SAYA SAMPAIKAN, HANYA DAPAT TERLAKSANA APABILA DIIKUTI DENGAN KOMITMEN YANG KUAT DARI SELURUH JAJARAN PIMPINAN POLRI, YANG DIDUKUNG OLEH SELURUH PERSONEL POLRI BESERTA SELURUH KOMPONEN BANGSA LAINNYA. UNTUK ITU SAYA SAMPAIKAN BEBERAPA PENEKANAN, SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, SADARI SEPENUHNYA BAHWA SAAT INI KITA DALAM PROSES PERUBAHAN. OLEH KARENA ITU, KEPADA SELURUH PERSONEL AGAR MENUMBUHKAN SEMANGAT YANG KUAT UNTUK BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK, MULAI DARI SEKARANG DAN MULAI DARI DIRI SENDIRI;

KEDUA, JAGA INTEGRITAS DENGAN MENGEDEPANKAN KEJUJURAN, KEBENARAN, KETERBUKAAN DAN RASA TANGGUNGJAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGAN;

KETIGA, JAGA SOLIDITAS DAN KOMITMEN YANG TINGGI TERHADAP ORGANISASI POLRI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI PANCASILA, TRIBRATA, CATUR PRASETYA DAN KODEETIK PROFESI POLRI YANG DILANDASI KEBANGGAANTERHADAP INSTITUSI, SOLIDARITAS, KEBERSAMAAN,KEKELUARGAAN DAN KERELAAN UNTUK BERKORBAN DEMI MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT POLRI;

KEEMPAT, JAGA NETRALITAS DENGAN MENUNJUKKAN SIKAP DAN TINDAKAN YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA PARTAI POLITIK APAPUN DAN TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN POLITIK PRAKTIS;
KELIMA, TINGKATKAN DISIPLIN YANG DILANDASI KESADARAN YANG TINGGI UNTUK BERSIKAP DAN BERTINDAK SESUAI DENGAN ETIKA, NORMA, PROSEDUR, HUKUM DAN SISTEM YANG BERLAKU;

KEENAM, TAMPILKAN SIKAP KEPEMIMPINAN YANG DAPAT DITELADANI DALAM KETAQWAAN, KESEDERHANAAN, DEDIKASI, TANGGUNGJAWAB TERHADAP TUGAS, DAN MENUMBUHKAN BUDAYA MELAYANI SERTA KONSISTEN DAN TAAT TERHADAP NORMA DAN ASAS YANG BERLAKU;

KETUJUH, CEGAH DAN HINDARI PENYIMPANGAN/PELANGGARAN SEKECIL APAPUN YANG DAPAT MENIMBULKAN KEBENCIAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI; KEDELAPAN,TERKAIT DENGAN RESIKO TERHADAP PERSONEL POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, AGAR PIMPINAN DI SETIAP STRATA BERTANGGUNGJAWAB MENJAMIN KESIAPAN PERSONEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN MELATIH, MEMOTIVASI, MENGECEK PERALATAN, DAN MEMBERIKAN BRIEFING CARA BERTINDAK YANG BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

PADA KESEMPATAN INI, SAYA JUGA INGIN MENGINGATKAN KEMBALI TENTANG KEPERCAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN RAKYAT MELALUI DPR YANG TERTUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI. RAKYAT MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG BEGITU BESAR KEPADA POLRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEAMANAN DALAM NEGERI. KEPERCAYAAN TERSEBUT HARUS KITA SIKAPI DENGAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB YANG DITUNJUKKAN DENGAN KINERJA YANG TINGGI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN KITA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKAN HUKUM, MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT. APABILA KITA TIDAK MENJALANKAN KEPERCAYAAN INI DENGAN BAIK DAN TIDAK MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN SECARA BENAR, MAKA BUKAN TIDAK MUNGKIN RAKYAT AKAN MENARIK KEMBALI KEPERCAYAAN ITU DAN MENGALIHKAN KEPERCAYAANNYA KEPADA INSTITUSI LAIN. OLEH KARENA ITU SAYA MENGAJAK KEPADA SEGENAP PERWIRA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI UNTUK BERSAMA-SAMA MENGEMBAN AMANAH DAN KEPERCAYAAN RAKYAT INI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB.
SAYA YAKIN DAN PERCAYA BAHWA NIAT BAIK KITA BERSAMA UNTUK MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA AKAN SELALU MENDAPATKAN BIMBINGAN, PERLINDUNGAN, DAN RIDHO ALLAH S.W.T.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WASSALAMUALAIKUM WR. WB.

JAKARTA, OKTOBER 2013

KAPOLRI

 

DRS SUTARMAN
KOMISARIS JENDERAL POLISI