Yogyakarta- (23/9/2016) Era post-modernisme ditanda dg bergesernya struktur sosial masyarakat, dimana yg paling berkuasa bukan lagi para pemilik modal, ttp para pemilik informasi.
Pemilik dan pegiat media, baik cetak, elektronik maupun media online adl penguasa sesungguhnya dunia ini. Para wartawan dan jurnalis menempati posisi yg strategis, dimana dia bisa mengendalikan opini massa. Mereka bs menjadikan yg benar mdj salah, dan sebaliknya yg salah jd benar.
Sebuah peristiwa akn smp ke ruang publik, setelah ditulis, direkam dan diunggah oleh para jurnalis. Berita (news) bisa berubah mjd opini (fiews), ketika ditulis oleh jurnalis dg sudut pandang berbeda.
Post-modernisme jg ditandai dg revolusi informasi dan komunikasi dimana, setiap org bisa mengakses informasi apapun pd saat itu jg meski di tempat yg jauh (siaran live). Ini yg disebut era digital. _World wide web_ memungkinkan setiap org mengunggah apapun dan mengakses apapun tanpa bs di filter.
Para pegiat media sosial, yg sering disebut netizen adl kelompok masyarakat baru yg aktif memanfaatkan teknologi internet berbagai dan mengakses informasi. Keberadaan televisi, radio dan koran tegeser dg hadirnya berbagai situs yg menyajikan berita dg lebih cepat, dan menampilkan hiburan dg lebih banyak pilihan.
Bagi sebuah lembaga ato institusi, keberadaan netizen sama pentingnya dg lembaga itu sendiri. Bagi sebuah produk, netizen ini bs diibaratkan spt pelanggan. Bbrapa produk yg modern mjdkan pelanggan sbg aset dg membentuk komunitas pelanggan ato pemakai produk.
Lihatlah produk2 otomotif. Rata2 mereka memelihara komunitas pelanggan nya dg membentuk club. Bahkan, komunitas penggemar Harley Davidson keberadaan nya melebihi pabriknya sendiri.
Dalam konteks institusi polri, keberadaan netizen ini sgt penting dan vital. Hampir sama pentingnya dg institusi polri itu sendiri. Netizen yg tdk berafiliasi dg polri ato cenderung memusuhi bs mjd penyakit yg sgt berbahaya yg membuat institusi polri babak belur dan kerepotan hanya utk meladeni tingkah mereka _para netizen _.
Sdh seharusnya institusi polri menyadari hal ini dan mengelola dg baik komunitas netizen sbg bagian dr organisasi kepolisian. Netizen Polri, berfungsi melebihi fungsi humas. Mereka bertanggung jawab memantau lalu lintas berita, trend dan berita yg mjd viral di medsos.
Mereka berfungsi sbg PR, pembentuk citra dan opini bg institusi polri. Jg berfungsi melakukan conter attack thd berita2 yg menyudutkan dan merusak citra polri.
Kesimpulannya, netizen polri adl komunitas masyarakat sipil sbg bagian tak terpisahkan dr institusi polri yg mjd garda terdepan dlm menampilkan performa polri dan menghadang serangan dr luar.
(Arief Yuswandono /Bharindo News).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar